LAMPUNG TENGAH — Dugaan pengondisian proyek pembangunan Irigasi Perpompaan (IRPOM) di empat titik lokasi di Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, menjadi sorotan. Program yang seharusnya dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok penerima manfaat, yakni Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), diduga justru diarahkan untuk dikerjakan oleh pihak lain yang bukan kelompok penerima program.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, muncul dugaan bahwa empat kelompok penerima program IRPOM tidak diberikan keleluasaan untuk melaksanakan pekerjaan secara langsung. Pekerjaan yang semestinya dikelola oleh kelompok penerima manfaat itu disebut-sebut justru dikondisikan untuk diborongkan kepada oknum Gapoktan lain yang diduga tidak menerima alokasi proyek tersebut.
Surat Rekomendasi Diduga Diambil di Luar Kantor BPP
Informasi yang diperoleh menyebutkan, proses pengambilan surat rekomendasi oleh kelompok penerima program diduga tidak dilakukan di kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), sebagaimana yang mereka harapkan.
Sebaliknya, kelompok penerima disebut diarahkan untuk mengambil surat rekomendasi di sebuah lokasi rumah makan sekaligus kolam renang yang dikenal dengan nama PPI di wilayah Kalirejo.
Di lokasi tersebut, mereka diduga diminta bertemu dengan oknum yang disebut sebagai ketua BPP dan seorang oknum pengurus Gapoktan kampung Kalirejo.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme penerbitan dan penyerahan surat rekomendasi dalam pelaksanaan program IRPOM. Apakah proses tersebut telah berjalan sesuai prosedur, atau justru terdapat mekanisme di luar ketentuan yang perlu ditelusuri lebih lanjut?
Pertanyaan tersebut membutuhkan klarifikasi dari pihak BPP maupun instansi pertanian yang membawahi program tersebut.
Usai Mencairkan Dana di BRI, Diduga Diminta Menyerahkan Rp70 Juta per Kelompok
Dugaan pengondisian tidak berhenti pada persoalan pengambilan surat rekomendasi.
Menurut informasi yang dihimpun, setelah mencairkan dana melalui Bank BRI, kelompok penerima program diduga kembali diarahkan menuju lokasi PPI di Kalirejo. Di tempat itu, mereka disebut diminta menyerahkan uang sekitar Rp70 juta untuk setiap kelompok kepada pihak yang diduga mengondisikan pekerjaan.
Jika informasi tersebut benar, dengan empat kelompok penerima program, total uang yang disebut-sebut diserahkan mencapai sekitar Rp280 juta.
Besaran uang tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar penyerahan dana, pihak yang menerima, serta tujuan penggunaan uang tersebut. Apakah penyerahan itu merupakan bagian dari kesepakatan yang sah, biaya pelaksanaan pekerjaan, atau bentuk tekanan agar pekerjaan dialihkan kepada pihak lain?
Hingga seluruh fakta dan dokumen pendukung diperiksa, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Kelompok Penerima Program Merasa Kecewa
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa empat kelompok penerima program merasa kecewa dengan dugaan pengalihan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Mereka menilai program dengan pola swakelola semestinya memberikan ruang kepada kelompok penerima manfaat untuk melaksanakan pekerjaan secara langsung, sesuai ketentuan program dan tanggung jawab yang melekat pada penerima bantuan.
Jika benar pekerjaan justru diarahkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan, persoalan ini bukan sekadar menyangkut pembagian pekerjaan. Hal tersebut juga menyangkut transparansi pengelolaan anggaran, kemandirian kelompok tani, dan tujuan program dalam mendukung kebutuhan pengairan pertanian.
Namun, mekanisme pelaksanaan IRPOM harus terlebih dahulu diperiksa berdasarkan petunjuk teknis dan dokumen program yang berlaku pada tahun anggaran terkait. Penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan informasi awal.
Mendesak Transparansi dan Klarifikasi dari Pihak Terkait
Atas munculnya dugaan tersebut, pihak-pihak terkait perlu memberikan penjelasan terbuka, terutama mengenai proses penetapan kelompok penerima, penerbitan surat rekomendasi, pencairan dana, serta pelaksanaan pekerjaan di empat titik lokasi di Kecamatan Kalirejo.
Instansi pertanian yang berwenang juga perlu menelusuri apakah pekerjaan benar-benar dilaksanakan oleh kelompok penerima sebagaimana tercantum dalam dokumen program, atau terdapat pengalihan pekerjaan kepada pihak lain.
Apabila terdapat bukti penyerahan uang, dokumen kesepakatan, bukti transaksi, maupun komunikasi yang berkaitan dengan dugaan pengondisian, seluruhnya perlu diperiksa untuk memastikan duduk perkara secara utuh.
Media Dinamika Hukum memandang persoalan ini penting untuk ditelusuri demi menjaga transparansi program pertanian dan memastikan bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok penerima.
Menunggu Klarifikasi dan Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Sampai berita ini disusun, informasi mengenai dugaan pengondisian pekerjaan dan penyerahan uang tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Konfirmasi dari pihak BPP Kalirejo, pihak yang disebut terlibat, instansi pertanian terkait, serta empat kelompok penerima program sangat diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang.
Media Dinamika Hukum membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam informasi ini. Setiap keterangan dan bukti tambahan yang dapat diverifikasi akan menjadi bagian penting dalam pendalaman pemberitaan.
Publik kini menantikan kejelasan: apakah program IRPOM di Kecamatan Kalirejo benar-benar dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan, atau terdapat dugaan praktik pengondisian yang perlu ditelusuri oleh instansi berwenang?
Jawaban atas pertanyaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, penelusuran aliran dana, dan klarifikasi seluruh pihak terkait.
MEDIA DINAMIKA HUKUM
Mengawal transparansi, menyuarakan kepentingan publik, dan menjunjung tinggi keberimbangan pemberitaan.
(Redaksi Dinamika Hukum)
